Pemerintah Dukung Rakernas IPERINDO Ke-2 Sejahterakan Pelaku Industri Galangan Kapal
Haijatim.com, Surabaya – Rapat kerja nasional (Rakernas) ke-2 IPERINDO (Ikatan Perusahaan Galangan Kapal dan Lepas pantai) di Shangri-La Surabaya, Sabtu (09/12) mendapatkan dukungan pemerintah demi terwujudnya kesejahteraan para pelaku industri galangan kapal.
Demikian Rakernas IPERINDO yang dihadiri Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal Regional, Titik Anas, SE, M.Econ.Dev, PhD dan Direktur Jendral Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, yang diwakili oleh Kepala Kantor KSOP Utama Tanjung Perak, Bapak Capt. Heru Susanto. Ketua DPP IPERINDO Anita Puji Utami mengatakan ucapan terima kasih atas kehadiran para perwakilan pemerintah pada Rakernas 2023 kali ini karena hal ini dapat menjadikan semangat untuk terus memberikan kontribusi yang maksimal bagi industri galangan kapal nasional.
“Pelaksanaan rakernas ini adalah menyusun sasaran dan juga program kerja untuk kedepan tahun 2024 dan juga melakukan evaluasi kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2023,” katanya yang menyebut bahwa kegiatan Rakernas iperindo yang merupakan salah satu agenda dan amanah dari AD/ART Iperindo.
Menurut Anita, rakernas Tahun 2023 merupakan Rakernas yang kedua dalam kepengurusan sebagaimana hasil rapat umum anggota Iperindo di Jakarta pada 16 Juni 2022, yang memberikan kepercayaan untuk memimpin asosiasi hingga tahun 2026. “Tentunya kami berharap di dalam kegiatan ini nantinya dapat menghasilkan gagasan-gagasan di dalam mendukung perkembangan maupun kemajuan industri perkapalan serta maritim di Indonesia untuk menyongsong Indonesia emas,” papar Anita dalam sambutannya.
Serta, lanjut Anita, rakernas ini saat yang tepat untuk menyampaikan visi, misi dan harapan industri perkapalan Indonesia untuk bangkit dan maju. Salah satunya pada industri galangan kapal yang ada di Indonesia. “Tidak mungkin perawatan kapal dilakukan diluar negeri dikarenakan hal tersebut sama saja dengan membuang uang ke laut hanya untuk mobilisasi, kecuali memang kapasitas galangan di Indonesia yang masih belum ada untuk kapasitas tertentu,” ungkapnya.
Direktur PT ASSI itu juga menambahkan, dirinya berharap semua pemangku kepentingan harus saling mendukung agar industri galangan kapal nasional mampu menghasilkan produk berkualitas dan berdaya saing tinggi. Pada kegiatan Rakernas ke-2 ini, IPERINDO juga seminar mengenai Kolaborasi Pemangku Kepentingan Industri Perkapalan Nasional Guna Menyongsong Indonesia Emas 2045, dengan menghadirkan sejumlah narasumber penting dari pemerintahan dan pelaku usaha.
“Melalui seminar ini, kita akan melakukan review atau membahas permasalahan-permasalahan yang ada di industri maritim saat ini, serta memberikan masukan kepada pemerintah terkait berbagai kebijakan yang berpihak kepada industri maritim,” ujar Anita.
“Tidak mungkin perawatan kapal dilakukan diluar negeri dikarenakan hal tersebut sama saja dengan membuang uang ke laut hanya untuk mobilisasi, kecuali memang kapasitas galangan di Indonesia yang masih belum ada untuk kapasitas tertentu,” ungkapnya.
“Selain itu kita berharap industri maritim ini juga bisa menjadi lokomotif bagi perekonomian nasional,” imbuhnya.
Ditempat yang sama, Ketua Dewan Penasehat IPERINDO, Ir. H. Bambang Soekartono mengatakan, persoalan yang dihadapi IPERINDO hingga saat ini sangat membutuhkan perhatian pemerintah secara keseluruhan untuk terus mendukung di dalam pengembangan industri maritim ini yang nantinya bukan hanya kita dapat mendukung sistem logistik nasional, khususnya pada transportasi laut dimana transportasi laut ini adalah merupakan persentase yang terbesar dalam mendukung logistik secara umum.
“Kami melihat kompetisi di internal IPERINDO saya melihat berkompetisi dengan baik tatanan yang positif kearah saling meningkatkan teknologi dalam galangan itu sendiri. Sumber daya manusianya juga begitu. Hanya tolong, seperti yang disampaikan ketua DPP IPERINDO bahwa kita sangat membutuhkan dukungan dari pemerintah untuk lebih memback up di industri maritim ini karena saat ini butuh insentif-insentif dengan permodalan yang sangat murah,” wantinya.
“Di Malaysia dia mencontohkan sudah dibawa 3 persen untuk industri maritim. Termasuk pelayarannya bagi yang membangun di dalam negeri diberikan insentif yang cukup besar, seperti di China sampai 30 persen kepada perusahaan yang mau membangun kapal di negaranya sendiri,” jabarnya.
