Haijatim.com, Surabaya – Wacana perlindungan hak cipta jurnalistik kini menghadapi ujian mendasar di tengah ancaman matinya media lokal. Link Tax Jadi Taruhan Masa Depan Pers, dimana Royalti Jurnalistik bisa habis untuk biaya Lembaga Manajemen Kolektif (LMK)?
Pertanyaan ini mengemuka dalam Indonesia Digital Media Conference 2026 di Hotel Shangri-La Surabaya. Kementerian Hukum menyinggung alokasi 30 persen royalti. Angka 30 persen tersebut dialokasikan untuk kebutuhan operasional LMK. Rencana itu memicu kekhawatiran besar pelaku media nasional.
Potongan operasional yang tinggi berisiko memangkas hak ekonomi perusahaan pers. Media lokal menjadi pihak paling rentan terdampak. Karya pers diproduksi melalui proses panjang. Mulai dari peliputan, verifikasi, penyuntingan, hingga terbit ke publik.
Nilai Ekonomi Tanpa Kompensasi
Namun, nilai ekonomi karya sering diambil platform digital tanpa kompensasi adil. Hal ini sangat merugikan industri pers.
Staf Khusus Kementerian Hukum, Luqman Hakim, memberikan penjelasan terkait skema tersebut. Pengelolaan LMK musik menjadi salah satu referensi.
“Dan 30 persen ini untuk operasional LMK sendiri,” ujar Luqman dalam forum conference tersebut.
Namun, kepastian skema LMK jurnalistik masih membutuhkan regulasi yang jelas. Transparansi penghitungan biaya operasional sangat krusial.
Risiko Birokrasi Baru
Tanpa pengawasan ketat, LMK berisiko melahirkan birokrasi baru. Lembaga ini bisa memangkas pendapatan bersih pemilik karya.
Bagi media daerah, setiap rupiah royalti sangat berharga. Dana itu digunakan membiayai peliputan dan menggaji para wartawan.
Gagasan link tax harus hadir memberikan kompensasi layak. Platform digital wajib membayar pemanfaatan konten berita secara adil.
Luqman mendorong asosiasi media dan jurnalis aktif mengawal pembentukan LMK. Keterwakilan media kecil harus terjamin nyata.
Masyarakat berisiko kehilangan akses informasi jika media lokal gulung tikar. Keberadaan jurnalisme daerah sangat penting menjaga demokrasi.
Perlindungan hak cipta tidak boleh menjadi janji kosong semata. Kebijakan harus benar-benar memperkuat ekosistem pers Indonesia. (Dian Novianto)
