Haijatim.com, Malang – Wakil Bupati Malang, Hj. Lathifah Shohib, memimpin langsung kegiatan Penilaian Kinerja Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Malang tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2024. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Anusapati, Jalan Merdeka Timur, Kecamatan Klojen, Kota Malang, dan dilakukan secara daring bersama panelis dari berbagai institusi.
Penilaian ini merupakan bagian dari upaya menyeluruh dalam menangani stunting—kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan. Stunting bukan hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan otak anak, yang berakibat jangka panjang terhadap kemampuan belajar, produktivitas, dan kesehatan ketika dewasa. Dampak ini paling dirasakan oleh keluarga pra sejahtera, yang memiliki keterbatasan akses terhadap gizi, layanan kesehatan, dan sanitasi yang memadai.
“Proses penilaian ini dilakukan bersama panelis dari BKKBN, Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta akademisi. Mereka menyampaikan sejumlah pertanyaan terkait capaian TPPS Kabupaten Malang dalam menurunkan angka stunting,” ujar Lathifah Shohib kepada wartawan, Selasa (10/6).
Penilaian kinerja ini mencakup delapan aksi konvergensi penurunan stunting, yakni: analisis situasi, perencanaan kegiatan, rembuk stunting, penerbitan peraturan bupati, pembinaan kader pembangunan manusia (KPM), perbaikan sistem manajemen data, pengukuran dan publikasi angka stunting, serta review kinerja tahunan.
Lathifah menjelaskan bahwa kegiatan ini tidak hanya bertujuan mengukur sejauh mana kinerja TPPS di tingkat kabupaten/kota, tetapi juga sebagai bentuk akuntabilitas serta evaluasi keberlanjutan program percepatan penurunan stunting secara terintegrasi di Jawa Timur.
“Kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh Pendamping Desa atas partisipasi aktifnya dalam proses ini. Semoga hasil yang diperoleh tahun ini lebih baik dari sebelumnya,” tambahnya.
Stunting masih menjadi tantangan serius di Indonesia, khususnya di wilayah dengan tingkat kesejahteraan rendah. Menurut data BKKBN, anak yang mengalami stunting berisiko 10 kali lebih besar mengalami kesulitan belajar dan produktivitas yang rendah saat dewasa. Oleh karena itu, percepatan penurunan stunting menjadi agenda prioritas nasional yang membutuhkan sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah hingga masyarakat akar rumput. (boi)
